Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Salah satu ciri utama sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam konteks Indonesia, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia serta keberadaan pemerintah daerah yang diberi kewenangan membuat peraturan, tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun sayangnya, kebutuhan akan peraturan perundang-u…
Pelayanan publik dimaknai sebagai segala usaha yang dilakukan oleh orang atau badan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak swasta, tetapi yang berperan paling penting di dalam memenuhi kebutuhan rakyat adalah negara melalui aparatur negara. Namun ketika pelayanan publik memberi peluang memperoleh keuntungan, praktik pelayanan publik oleh aparatur negara yang …
Buku ini merupakan perkenalan awal tentang gagasan kesejahteraan yang dapat dilepaskan dari keberadaan hukum administrasi negara, yang harus berhadapan dengan globalisasi. Di dalam buku ini diuraikan tentang sejarah kelahiran, penggolongan, cakupan-cakupan program, maupun perkembangan terkini negara kesejahteraan. Buku ini merupakan panduan untuk memahami secara utuh pertumbuhan dan perkembanga…
Salah satu ciri utama sistem hukum civil law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam konteks Indonesia, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia serta keberadaan pemerintah daerah yang diberi kewenangan membuat peraturan, tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun sayangnya, kebutuhan akan peraturan perundang-…
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan sangat diperlukan untuk menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembanagunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Proses perencanaan pembangunan saat ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politi, serta proses bottom-up dan top-d…
Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…
Sejak abad ke-12 di mana kekuasaan yudikatif masih berada di tangan seorang raja, organisasi peradilan (curio regis) telah eksis lebih dahulu dibanding profesi atau jabatan para hakim seperti yang kita kenal dalam negara modern saat ini. Sejak disahkannya The Act of Settlement pada tahun 1701 di Inggris dan diiringi adanya perubahan paradigma politik, sosial, budaya, dan sistem ketatanegaraan d…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia selalu menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang menarik baik oleh masyarakat, akademisi, dan juga politisi. Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, pemilihan kepala daerah sempat dilakukan oleh anggota DPRD. Pelaksanaan proses demokrasi tidak la…
Melihat literatur di Indonesia yang khusus membahas tema tentang Hak atas Pangan dan Ketahanan pangan masih sangat sedikit, sedangkan pangan merupakan permasalahan mendasar terpenuhinya kebutuhan manusia. Buku ini hadir dan mencoba menjawab terkait Hak atas Pangan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan untuk warga negaranya. Buku ini hadir dalam 4 Bagian yakni terkait prospektus da…