Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Isi buku ini mengenai hukum HAM dan hukum humaniter, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM mupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya TNI,ICRC,NCHR, PUSHAM-UII Yogyakarta. Buku ini tidak tersusun secara…
Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perda…
Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan menge…
Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) secara lugas dan komprehensif, mulai dari asas-asas hukum tata negara, asas-asas hukum administrasi negara, asas hukum pidana, dan asas hukum perdata berikut asas hukum acaranya, kemudian asas hukum dagang, asas hukum agraria, dan hukum ketenagakerjaan.
“This is a timely book addressing challenges facing Indonesia as 70 percent of our population will be urbanized in the near future and the urgent need to develop our human capital as 50 percent of our population is below 30. It is a must read and reference for all, especially for policy makers as we think through how to ensure development will be achieved in a balanced way throughout Indonesi…
Pembangunan negara merupakan sesuatu yang dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada suatu negara. Tujuh pilar pembangunan bangsa yang disebutkan dalam buku ini yaitu, Kedaulatan pangan, Industri tangguh, sumber daya manusia (SDM), energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertahanan dan keamanan, eko…
Buku ini merupakan upaya Refly untuk memadukan latar belakang keilmuannya sebagai seorang ahli hukum tata negara dengn pengalaman praktisnya sebagai pengurus BUMN. Pada dasarnya, BUMN hadir sebagai pengejawantahan dari sistem ekonomi konstitusi yang tercantum baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menegasakan bahwa penguasaan negara …