Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Salah satu kritik terhadap sistem otoriter di mana pun, termasuk Orde Baru Soeharto, adalah potensi korupsi yang ditimbulkannya. Sistem otoriter memfasilitasi korupsi secara sistematik. Namun ketika negara Orde Baru runtuh pada 1998 dan sistem demokrasi melembaga sejak 1999, fenomena korupsi ternyata tidak turut sirna. Lalu, apa yang salah? Buku berjudul Korupsi: Akar,Aktor, dan locus karya Leo…
Buku 'Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika' ini melakukan pemetaan ideologi bangsa Indonesia. Interpretasi Pancasila dalam suatu waktu mungkin dapat dimonopoli, dijadikan alat untuk kekuasaan melalui indoktrinasi. Lembaga pendidikan dan kebudayaan diprogram memproduksi nilai-nilai. Dalam kenyataan kekuasaan dapat runtuh dan berganti, namun Pancasila t…
Buku sederhana ini sangat menarik karena dikemas dan disusun oleh seorang yang berprofesi sebagai hakim dan dosen. Bahkan, Penulis sudah terbiasa menulis secara teratur dan berkesinambungan di berbagai media cetak. Berbagai kritik positif untuk membangun penegakan hukum di Indonesia dikupasnya satu per satu berdasarkan refl eksi dan pengalamannya selama 32 tahun sebagai seorang hakim di Pengadi…
Membahas hakikat bela negara di tengah kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan segala persoalan, ancaman, tantangan, dan dinamikanya. Buku ini membahas siapa saja pihak-pihak yang semestinya melakukan upaya bela negara dan bagaimana partisipasi masyarakat seyogyanya dilaksanakan.
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaan. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembangaan lelang, dan sumber hukum lel…
Buku Hukum Perselisihan Partai Politik ini memaparkan Mahkamah Partai Politik beserta kewenangan dan proses pengajuan gugatan. Dengan terwujudnya Mahkamah Partai Politik yang kompeten, semestinya perselisihan partai politik mampu diselesaikan dengan efektif dan efisien. “Memulai dan menggagas ide dibentuknya Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal part…