Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Setiap negara dengan sistem perekonomian terbuka akan memiliki net capital outflow. Terlebih di zaman globalisasi. Net capital outflow atau ekspor modal akan membuahkan kumpulan aset nasional suatu negara di luar negeri. Ini berisikan aneka investasi milik Pemerintah, individu dan korporasi milik warga negara. Lane dan Milesi-Ferretti (2007) mendefisikannya sebagai external wealth. Negara-negar…
Buku ini, yang diangkat dari disertasi, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di perdesaan dan pesisir di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tampak, tingginya angka kemiskinan di Gorontalo secara umum disebabkan oleh masalah disparitas di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya al…
buku ini mengulas perkembangan, perubahan, dan warna-warni reformasi birokrasi di beberapa daerah di Indonesia.
Hukum tidak akan berarti tanpa jiwa moralitas. Oleh karena itu kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, pengambilan keputusan hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Buku ini membahas tentang hukum pada umumnya, perihal kaidah hukum, pengembangan dan penegakan hukum, kebijakan publik mul…
Kebijakan otonomi khusus di Papua menjadi jalan tengah meredam ancaman disintegrasi yang serius dari rakyat Papua. Para aktor informal dan mayoritas rakyat Papua menolak kebijakan otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah dan para tokoh agama saat itu.
Buku ini mencoba memberi panduan bagi para peminat politik luar negeri, tidak hanya mahasiswa dan akademisi, tetapi juga khalayak ramai yang makin sensitif terhadap setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Masyarakat kini makin sadar dan peka terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Selain terhadap Malaysia, kebijakan yang lebih pro-Barat, terlalu lunak pada Israel yang terus menindas rakyat Pal…
Suatu pemetaan dimensi-dimensi strategis administrasi publik termasuk informasi tentang "core competencies" yang harus diperhatikan dalam administrasi publik. Kompetensi-kompetensi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyusun kurikulum akademik. Kemampuan dalam menyusun suatu kebijakan publik, merancang struktur organisasi publik, menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik, menggunakan mora…
Memasuki era e-government, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, mudah, cepat diakses, dan biaya ringan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap hak akses informasi publik, maka pihak pemohon maupun penyedia informasi (Badan Publik) memiliki hak dan kewaj…