Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Bagian kedua buku ini (Jilid 2) secara garis besar mengulas tentang proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kehakiman. Adapun materi yang dibahas meliputi kegiatan praperadilan, peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, panggilan oleh pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan singkat, cepat ditingkat banding dan kasasi,ser…
Buku ini membahas mengenai seluk-beluk yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi. Dengan kata lain, buku ini membahas seluk-beluk yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembahasan dalam buku ini merupakan hal baru karena pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep baru, bukan saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia karena konsep pertanggungjawaban pidana kor…
Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum perlingungan bagi pelapor dan saksi prinsip pelaporan dalam mengenali pengguna jasa ketentuan pembawaan uang fisik lintas negara, penundaan pemblokiran pemeriksaan dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang serta perbuatan money laundring yang wajib dihindari.
Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yakni yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari luar undang-u…
Sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights ),Indonesia telah memperbaiki tiga UU HaKI sebelumnya,dan membentuk UU HaKI yang lain (UU Perlindungan Varitas Tanaman,UU Desain Industri,UU Rahasia Dagang, UU Tata Letak Sirkuit Terpadu…
Hukum pidana di Indonesia saat ini secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda. Harus diakui, dengan mewarisi hukum pidana Belanda, kita juga mewarisi karakternya yang berbasis pada konflik, yakni bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan sengketa dan kerugian material akibat tindak pidana, harus diselesaikan melalui pengadilan—yang dipandang sebagai satusatunya sarana untuk men…
Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan hak konstitusional warga negara. Semula, tidak ada forum hukum untuk menguji keabsahan suatu penetapan tersangka, hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…
Buku dengan judul Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini membahas mengenai isu-isu menarik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa isu dibahas secara tuntas dengan memperdalam bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Berbagai alternatif upaya pemberantasan korupsi ditawarkan baik secara represif maupun preventif. Pada Bab II buku ini diba…
Buku ini ,pertama, akan membahas pengertian tindak pidana internasional dan tindak pidana internasional termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis dari keduanya; kedua, akan diuraikan upaya yang pernah dilakukan dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana internasional. Pada bagian ketiga dan keempat, mengurai pembagian tindak pidana internasional di dalam dan di luar yuridksi Mahkamah Pidana In…
"Penyalahgunaan narkotika bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Bahkan kejahatan narkotika disebut kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena jaringan peredaran sangat luas lintas batas negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang luar biasa juga untuk menanggulanginya. Salah satu yang menjadi permasalahan serius adalah ketika anak ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, ten…