Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Sebagai pemikir sosial dan budayawan, Dr. Kuntowijoyo selalu serius dan tanggung jawab. Karya-karya pemikirannya yang terkumpul dalam buku ini menunjukkan kejernihan, otentisitas, dan radikalitasnya dalam membedah persoalan mendasar dan urgen bangsa kita; misalnya Pancasila, demokrasi, penyakit social yang terdapat pada budaya birokrasi, persoalan tanah, industrialisasi, perubahan di tingkat de…
Buku ini merupakan studi kasus di 11 daerah yang dipetakan menjadi lima varian rezim : formalis-elitis, konsosiasional, plurasi-kompromis, sosio-kultural, dan formalis-deliberatif. Buku ini menawarkan gairah baru untuk melanjutkan dan melakukan re-setting agenda demokratisasi Indonesia secara lebih substantif dan tidak terjebak dalam demokrasi elektoral. Caranya adalah dengan mengembangkan demo…
Pola kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di Eropa Barat tiga ratus tahun yang lalu dan mendapat ungkapan yang paling mengesankan dalam perwujudan masyarakat industrial dan pasca-industrial saat ini. Salah satu pertanyaan inti etika politik dewasa ini terkait dengan legitimasi kekuasaan. Klaim-klaim kenegaraan modern yang bercorak m…
Tulisan dalam buku ini berisi hasil 'percobaan' kajian terhadap kandungan nilai sosial dan asas hukum dalam Pancasila. Nilai sosial merupakan pedoman abstrak berperilaku yang mendorong warga masyarakat ke arah perilaku tertentu. dalam arus berpikir deduktif, nilai sosial perlu dijabarkan ke dalam asas-asas hukum. Asas hukum berkedudukan sebagai pedoman yang lebih konkret, tetapi masih lebih abs…
Suatu pemetaan dimensi-dimensi strategis administrasi publik termasuk informasi tentang "core competencies" yang harus diperhatikan dalam administrasi publik. Kompetensi-kompetensi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyusun kurikulum akademik. Kemampuan dalam menyusun suatu kebijakan publik, merancang struktur organisasi publik, menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik, menggunakan mora…
Memasuki era e-government, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, mudah, cepat diakses, dan biaya ringan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai payung hukum bagi perlindungan terhadap hak akses informasi publik, maka pihak pemohon maupun penyedia informasi (Badan Publik) memiliki hak dan kewaj…
Analisa kebijakan sebagai metode harus dipahami dari konteks kebijakan sebagai suatu studi. Ketika pemahaman akan dimulai maka sejumlah konsep dan teori akan terkait. Konsep akan memberikan arah dalam pemikiran sedangkan teori adalah instrumen yan digunakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan
Sebuah organisasi, pada dasarnya sama seperti makhluk hidup. Organisasi mengalami fase lahir, berkembang, dewasa, sakit, tua, dan dapat mati seperti makhluk hidup lainnya. Kalau perawatannya baik, sebuah organisasi tersebut bisa berumur panjang. Sebaliknya, bila perawatannya buruk, kita tidak dapat mengharapkannya berumur panjang. Selain faktor perawatan, untuk dapat bertahan hidup, suatu organ…